WAKIL BUPATI ANAMBAS HADIRI RAKOR DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI KEPRI TAHUN 2026
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan diikuti secara daring oleh berbagai pemerintah kabupaten/kota Se Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi harus diarahkan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan secara permanen. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan keterampilan kerja dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Sektor swasta dan investor yang beroperasi di Kepulauan Riau juga didorong untuk terlibat aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Selain itu, pendidikan menjadi salah satu perhatian penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya anak nelayan dan petani di wilayah pesisir, memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Pencegahan anak putus sekolah dipandang sebagai langkah utama dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Provinsi Kepulauan Riau.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan seluruh program intervensi, terutama bagi keluarga yang masuk dalam kelompok Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin), berdasarkan data yang valid dan terintegrasi. Selain penguatan jaring pengaman sosial untuk menekan beban pengeluaran masyarakat, pemerintah juga perlu memperkuat akses layanan kesehatan dan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
Penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, harus dilaksanakan melalui sinergi Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota secara terpadu dan terukur, melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga seluruh program dapat berjalan selaras hingga ke pulau-pulau terluar. Capaian Provinsi Kepulauan Riau dalam menekan angka kemiskinan hingga 4,09 persen, yang merupakan terendah keempat secara nasional, harus dipertahankan dan menjadi modal untuk bekerja lebih keras dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan paparan terkait kondisi kemiskinan dan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam paparannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada angka 6,35 persen atau sebanyak 2,86 ribu orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,67 persen.
Selain kondisi kemiskinan, Wakil Bupati juga memaparkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan jumlah 8.285 kepala keluarga atau 29.363 jiwa yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau terpencil, keterbatasan akses pendataan, lemahnya konektivitas jaringan, ketidaksesuaian NIK, serta perubahan desil yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut memaparkan perkembangan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai bagian dari percepatan digitalisasi bantuan sosial. Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 66 Tahun 2026, telah terbentuk 256 Agen Perlinsos dengan 108 agen aktif. Dari total 16.754 kepala keluarga, sebanyak 746 kepala keluarga telah berhasil teregistrasi. Ke depan, upaya percepatan dilakukan melalui strategi jemput bola ke pulau-pulau, optimalisasi posko desa, peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta dukungan jaringan dan perangkat.
Di sektor kesehatan, dipaparkan capaian kepesertaan jaminan kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sebesar 93,23 persen serta kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebesar 89,22 persen. Selain perluasan perlindungan jaminan kesehatan, dukungan transportasi rujukan juga terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Wakil Bupati juga menyampaikan pelaksanaan program transportasi gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP pada Tahun Anggaran 2026. Untuk jenjang SD, realisasi mencapai 23.418 dari target 27.798 atau sebesar 84,24 persen. Sementara jenjang SMP mencapai 36.233 dari target 46.021 atau 78,73 persen. Secara keseluruhan, program tersebut telah terealisasi sebanyak 59.651 dari target 73.819 atau mencapai 80,81 persen.
Sementara itu, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Wakil Bupati menyampaikan bahwa target penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 357 unit telah terealisasi 100 persen. Program ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.