SECARA VIRTUAL BUPATI ANAMBAS PIMPIN RAPAT SILATURAHMI DAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM) TAHUN 2027

SECARA VIRTUAL BUPATI ANAMBAS PIMPIN RAPAT SILATURAHMI DAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM) TAHUN 2027

Dalam arahannya, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pihak terkait di daerah, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, pasti kita dukung semua. Sebaliknya, kami dari pemerintah daerah sangat berharap KKKS bisa men-support kami,” ujar Bupati.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan mengingat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih terbatas. Bupati menyampaikan bahwa PAD Anambas sekitar Rp. 29 miliar dan termasuk kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
"Bupati juga menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Anambas. Ia berharap perusahaan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal, termasuk melalui kontraktor maupun subkontraktor yang berasal dari daerah," Ungkapnya.
Ia menilai, langkah tersebut dapat membantu mengurangi beban Pemerintah Daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Anambas.
Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas. Namun demikian, keberadaan sumber daya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan dan masyarakat daerah.
“Saya ingin pembangunan Anambas itu kita merasa memiliki bersama-sama untuk membangun Anambas. Mungkin semua merasa memiliki Anambas. Kenapa? Di sini sumber minyaknya, sumber gasnya. Maka yang besar harapan kami, ayo bantu kami untuk mengurangi beban-beban kami Pemerintah Daerah,” katanya.
Bupati turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini telah diberikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Namun, ia berharap setiap program yang diberikan dapat benar-benar diwujudkan, dipelihara dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“CSR-CSR yang di bangun ke Pemerintah Anambas, bukan kami dari pemerintah daerah tidak berterima kasih. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, disampaikan pula sejumlah hal terkait pelaksanaan kegiatan, termasuk usulan pembangunan rumah adat sebagai tempat kegiatan dan kelembagaan adat masyarakat Melayu Anambas.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari harapan masyarakat adat untuk memiliki rumah adat atau tempat kegiatan adat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, disampaikan bahwa Anambas dan Natuna menjadi daerah yang belum memiliki rumah atau kantor adat sebagai tempat kegiatan adat.
Pembangunan rumah adat diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat melayu Anambas dalam menjalankan kegiatan adat sekaligus memperkuat keberadaan lembaga adat di daerah.
Dukungan dari perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas juga diharapkan dapat membantu merealisasikan pembangunan rumah adat tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menegaskan agar pembangunan rumah adat menjadi salah satu skala prioritas dari berbagai proposal yang diajukan kepada perusahaan. Bupati menilai pembangunan rumah adat merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, mengingat selama kurang lebih 18 tahun Kabupaten Kepulauan Anambas berdiri, hingga saat ini belum memiliki rumah adat sebagai wadah kegiatan adat dan kebudayaan masyarakat.
Dalam pembahasan lainnya, turut disampaikan kesiapan perusahaan untuk membantu masyarakat Anambas sesuai dengan kemampuan, kapasitas, ketentuan serta anggaran yang tersedia. Sejumlah usulan dukungan akan dibicarakan kembali dengan SKK Migas, termasuk kemungkinan penyesuaian atau realokasi anggaran.
Pembahasan juga mencakup perlunya melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta kapasitas masing-masing perusahaan. Dukungan tidak harus dibagi secara sama rata, tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas dukungan terhadap pengembangan dan keberlanjutan Dekranasda. Selain pembangunan fisik dan revitalisasi, terdapat rencana pola kerja sama untuk mempertahankan Dekranasda sebagai institusi yang dapat berkembang secara mandiri dan komersial, termasuk melalui pendampingan konsultan independen.
Dukungan terhadap program pembangunan lainnya juga menjadi bagian dari pembahasan. Sejumlah pihak menyampaikan bahwa program yang telah diajukan untuk tahun anggaran 2027 masih berada dalam proses penganggaran dan telah masuk dalam tahapan Program and Budgeting atau Rencana Kerja dan Anggaran.
Terkait usulan pembangunan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 4 miliar, dibahas sejumlah alternatif pelaksanaan, di antaranya dilakukan pembahasan terlebih dahulu, apakah dilaksanakan secara multi-years, maupun dikolaborasikan dengan pihak-pihak lainnya.
Ditekankan pula bahwa pelaksanaan program harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kondisi anggaran masing-masing perusahaan. Untuk itu, pembahasan lebih lanjut dengan SKK Migas diperlukan mengingat anggaran tahun 2027 telah melalui proses penganggaran.
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan terhadap ruang yang layak bagi anak-anak untuk bermain dan berkegiatan. Kondisi halaman kantor yang selama ini digunakan anak-anak untuk berkumpul dinilai belum ideal, sehingga diperlukan ruang bermain yang lebih layak dan sehat bagi generasi muda.
Dalam pembahasan tersebut, kebutuhan anggaran untuk penyediaan ruang bermain juga menjadi perhatian. Pemerintah Daerah berharap dukungan dari berbagai pihak dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak.
Bupati menegaskan kembali bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbuka untuk berkolaborasi dengan perusahaan dan seluruh pihak dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara terarah, sesuai aturan, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.